Sesuai semangat reformasi, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam UU No. 28 tahun

asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.