Bagaimana contoh naskah sosiodrama sidang bpupki??

Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI, terjadi siding 1 (29 Mei- 1 Juni 1945) digedung Cuo Sangi In. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar Negara Indonesia.29 Mei 1945

Mr. Moh. Yamin : ”Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar Negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan :
a PeriKebangsaan
b Peri Kemanusiaanc. Peri Ketuhanand. Peri Kerakyatane. Peri Kesejahteraan Rakyat·
Secara tertulis :
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
c. Rasa kemanusiaan yang Adil dan Beradabd. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat IndonesiaKeesokan harinya, sidang dilanjutkan (31 Mei 1945)
Prof. Dr. Soepomo : “Sidang hari kedua ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain :
a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan Lahir dan Batin
d. Musyawarah
e. Keadilan RakyatHari terakhir sidang 1 Juni 1945Ó
Ir. Soekarno : “Saya selaku anggota BPUPKI, ingin turut serta dalam perumusan dasar Negara. Saya mengusulkan :
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme
c. Mufakat
d. Kesejahteraan Sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa
saya mengusulkan halini diberi nama pancasiloa yaitudapat diartikan sebagai 5 aturan (sila)

Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada 10-16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Sebelum diadakannya persidangan ke 2, BPUPKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran & pendapat mengenai dasar Negara.

Ir. Soekarno : “Bolehkah saya berpendapat ?
Ketua BPUPKI :”Baiklah silahkan”
Ir.Soekarno :”Bagaimana jika dalam masa rehat ini,digunkan untuk membentuk suatu badan yang menampung Saran dan pendapat mengenai dasar Negara.”
Ketua BPUPKI :”Baiklah,siapa yang yang ingin ikut dalam suatu badan ini.Tapi jangan lupa akan tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundingkan kembali dalam sidang BPUPKI ke 2.