Cara mencegah kasus pelanggaran hukum di indonesia

1.) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi


Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Selain itu juga, harus mampu memberikan perlindungan pada tiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindak kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.


2.) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM


Kualitas pelayanan publik yang baik akan membuat masyarakat menjadi nyaman. Tidak ada keluhan dan protes dari masyarakat menjadi tonggak upaya pencegahan pelanggaran HAM.


3.) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara


Semakin profesional sebuah lembaga, semakin baik pula masyarakat untuk mempercayai lembaga tersebut. Demikian halnya dengan lembaga keamanan dan pertahanan negara, jika mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka itu profesional, maka pelanggaran HAM mungkin menjadi semakin berkurang.


4.) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat


Penyebarluasan prinsip HAM pada masyarakat dapat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) ataupun lembaga pendidikan non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus). 


Tujuan dari penyebarluasan ini tentunya agar masyrakat mengerti dan paham seberapa pentingnya HAM itu. Jika masyarakat mengerti, maka akan meringankan beban pemerintah dalam upaya penegakan HAM.


Upaya ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin, apabila masyarakat tahu lebih awal, maka pelanggaran HAM juga tidak akan terjadi di kemudian hari.

tegas dalam melaksanakan hukum, tanpa membeda bedakan kastanya